Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa bukti surat hasil tes DNA yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan wajib menunjukkan dokumen aslinya.
Langkah ini dilakukan guna membandingkan dan memastikan kebenaran materiil dari bukti surat keterangan ahli tersebut sebelum dipertimbangkan dalam putusan.
Dalam hal ini Hakim menyebutkan, surat keterangan ahli harus memperlihatkan bentuk fisik asli, dibubuhi tanda tangan basah oleh pejabat atau ahli yang melakukan pemeriksaan DNA darah, serta wajib dilampirkan Berita Acara Sumpah dari ahli yang bersangkutan.
Wajib Berdasarkan Sumpah
Kewajiban pemenuhan sumpah jabatan ini memiliki landasan hukum yang ketat dalam hukum acara pidana. Merujuk pada Pasal 239 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diatur bahwa:
"Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (1) huruf c, dibuat berdasarkan sumpah dikuatkan dengan sumpah, yakni: ... c. surat Keterangan Ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya."
Konsekuensi Hukum: Gugur Sebagai Alat Bukti
Jika pihak yang mengajukan tidak dapat memperlihatkan dokumen asli, maka alat bukti tersebut dinyatakan tidak autentik. Konsekuensinya, bukti hasil tes DNA tersebut sama sekali tidak dapat digunakan dan tidak memiliki nilai pembuktian di mata hukum.
Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 235 ayat (5) KUHAP yang berbunyi:
"Alat bukti yang oleh Hakim dinyatakan tidak autentik dan/atau diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian."
Dengan adanya penegasan ini, Majelis Hakim memerintahkan pihak terkait untuk segera melengkapi berkas asli dan berita acara sumpah pada persidangan berikutnya. Jika gagal dipenuhi, maka bukti sengketa DNA tersebut akan dikesampingkan oleh hukum.
Pena | By. | Aji AP |
Editor | By. | Aji AP |
Foto/Video | By. | Aji AP |
