Jurnalpelita - Selain persoalan penundaan tuntutan, tim kuasa hukum juga membeberkan perkembangan terkait pengajuan status Justice Collaborator (JC) untuk kliennya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Saat dimintai keterangan, Pengacara Ruslandi menyampaikan bahwa Saat ini permohonan formil telah diterima dan sedang memasuki tahap verifikasi faktual serta penelaahan mendalam oleh LPSK.
"Untuk menuju kepada rekomendasi, tentu akan dilakukan penelaahan oleh LPSK guna memenuhi kriteria substanfifi. Kami yakin apa yang diajukan pemohon ini relevan, karena secara substansi keterangan Saudara Priyo ini sangat berkualitas terhadap pengungkapan peristiwa yang terjadi," jelasnya.
Dalam hal ini Ruslandi menilai bahwa status JC ini sedikit banyak akan memengaruhi tuntutan pidana kliennya. Kendati JPU menyampaikan bahwa secara normatif mereka tidak bisa mengendalikan waktu proses di LPSK untuk membatasi tuntutan, kuasa hukum tidak mempermasalahkannya.
Apabila rekomendasi LPSK baru terbit setelah pembacaan tuntutan, pihak kuasa hukum berencana untuk memasukkan poin tersebut ke dalam nota pembelaan (pledoi). Bagi mereka, yang paling krusial adalah Majelis Hakim dapat menjadikan rekomendasi LPSK tersebut sebagai bahan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan akhir.
Saat ditanya mengenai kemungkinan kliennya menghadapi hukuman maksimal, kuasa hukum enggan berspekulasi lebih jauh namun tidak menutup segala kemungkinan.
"Semuanya mungkin, semuanya mungkin," pungkasnya menutup wawancara.
Pena | By. | Aji AP |
Editor | By. | Aji AP |
Foto/Video | By. | Aji AP |
